Mereka Mendayung untuk Bisa Sekolah

Dua murid perempuan ini rela mendayung sejauh 2 mil untuk menjangkau sekolah mereka, sebuah semangat yang patut diapresiasi sekaligus keprihatinan kita atas nasib anak-anak pesisir. foto: Yoshasrul

Di tengah keterbatasan infrastruktur jalan raya, anak-anak di wilayah pesisir Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara terus berjuang untuk sekolah. Mereka terpaksa mengayuh sampan melewati lautan bermil-mil jauhnya.

Pagi berselimut kabut di Desa Woruworu, sebuah desa terpencil di pesisir  Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan.  Warga yang umumnya nelayan baru saja memulai aktifitas mereka. Deru katinting nelayan terdengar di kejauhan, riuh saling bersahut-sahutan. Sampan-sampan hilir mudik di sepanjang perairan tak berujung.

Nelayan yang pulang dari melaut, membawa berkeranjang-keranjang ikan. Ada juga nelayan yang baru berangkat menuju ladang rumput laut. Suasana laut ramai dipadati nelayan.

Seperti biasa, Senin pagi memang tak beda dengan hari-hari sebelumnya. Air laut baru saja mulai pasang. Jaraknya masih seratus meter lagi dari bibir dermaga, membuat perahu yang saya tumpangi sedikit terhambat. Amrin (35 tahun) yang mengantar saya  berusaha memutar haluan perahu sejauh setengah mil ke arah selatan, hingga perahu benar-benar mencapai bibir pantai desa Woruworu.

Di kejauhan puluhan bocah-bocah berkumpul di bibir dermaga. Mereka menunggu tumpangan kapal yang sesekali merapat di dermaga desa. Kapal milik seoarang juragan desa, mampir mengambil penumpang yang akan ke kota kendari. Para pelajar memanfaatkan kedatangan kapal untuk menumpang ke sekolah yang letaknya di desa seberang. Namun itu berlaku sesekali saja, saat kapal penumpang reguler datang. Sebaliknya jika kapal absen, anak-anak pesisir ini terpaksa menggunakan perahu sampan ke sekolah. “Kami harus mendayung sekitar satu jam untuk mencapai sekolah,”kata Rudi, salah satu pelajar.

Di tengah keterbatasan infrastruktur jalan raya, perahu memang menjadi moda transportasi andalan satu-satunya di desa itu. Ada jalan darat, tetapi baru berupa jalan setapak, itu pun  harus melewati pegunungan yang jaraknya tiga kali lipat jauhnya. Rata-rata orang tua murid tidak mengijinkan anak-anak mereka melalui jalur darat ini.”Jalan melewati gunung banyak resikonya, selain jaraknya yang jauh juga karena banyaknya hewan liar seperti babi hutan dan anoa yang dapat mengancam jiwa anak-anak kami,”kata Johan, yang juga seorang guru asal desa Woru-woru.   

Bersekolah dengan melewati lautan bukan berarti tidak kalah membahayakan. Terlebih saat musim ombak tiba, sebagain besar anak-anak terpaksa memilih tidak bersekolah karena gelombang besar yang bisa mengancam jiwa mereka. “Saat musim ombak Saya tidak mengijinkan anak-anak saya bersekolah karena ombak besar sangat beresiko,”kata Herman, warga Desa Woru-woru.

Melewati laut memang beragam resiko. Ombak air laut terkadang membuat baju anak-anak sekolah basah. Beberapa kejadian menimpa anak-anak yang terpaksa mengalami kapalnya rusak atau terbalik di tengah laut. Meski begitu sebagain besar anak-anak mengaku tidak gentar menghadapi gelombang laut, selain sudah terbiasa, anak-anak nelayan ini juga sudah piawai mengayuh perahu. Satu perahu kecil, bahkan, bisa ditumpangi empat sampai lima orang anak. Tergantung ukuran sampannya. 

Kondisi infrastruktur yang minim ini berlangsung sejak desa-desa pesisir berdiri puluhan tahun silam dan hingga kini belum lagi mendapat perhatian pemerintah daerah setempat.

“Tahun 2002 lalu, ada bantuan perahu untuk mengantar anak-anak sekolah di desa ini. Tapi perahunya rusak dan tidak lagi bisa dipakai,”kata Johan.

Muhtar, guru SMP Negeri 2 Laonti lainnya membenarkan, “Perahu bantuan pemerintah kabupaten konsel itu sudah lapuk dimakan usia, ini tentu merepotkan anak-anak sekolah di sini karena tidak lagi bisa bersekolah dengan tepat waktu,”katanya.

Kondisi ini ikut mempengaruhi kualitas pendidikan anak-anak di pesisir. Pemakluman praktis berlaku bagi anak-anak didik. Meski begitu, Muhtar bersyukur  anak-anak itu masih mau bersekolah.

Karena itu, Johan dan Muhtar berharap, agar pemerintah dapat segera memberikan bantuan kapal demi masa depan anak-anak didik mereka.

Di SMP Negeri Laonti sendiri animo anak-anak pesisir bersekolah tergolong tinggi. Tahun ajaran baru saja terdapat kurang lebih seratusan murid yang mendaftar. “Mungkin karena sekolah ini satu-satunya SMP di sini, sehingga banyak anak-anak pesisir seberang yang bersekolah di sini,”kata Muhtar.

Pembangunan gedung sekolah yang tidak merata di pesisir memang cukup merepotkan warga. Sebagian warga desa Woru-woru harus bersekolah di Desa Tambeanga. Begitu pula sebaliknya, warga Tambeanga harus bersekolah di Desa Woruworu.

Di Laonti yang tenang, jalan adalah sumber harapan bagi warga. Mereka membayangkan berbagai kemudahan transportasi, informasi, komunikasi, pendidikan, kesehatan yang mengepung kota bisa mampir di wilayah mereka setelah 45 tahun desa ini terisolir.

Sebanyak 9174 jiwa warga hidup di Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan. Desa ini berawal dari tepi rawa dikelilingi pohon kelapa dan mangrove, dengan air  berwarna kecoklatan saat musim hujan dan hijau saat musim teduh. Air tenang ini mengalir menghubungkan Laonti dengan lautan bebas yang diapit Tanjung Peropa, hutan kawasan konservasi. Jalan setapak dan jalur laut menghubungkan desa ini dengan 17 desa lainnya, termasuk menuju Kendari, ibukota provinsi Sulawesi Tenggara.

Kawasan konservasi Tanjung Peropa seluas 38,937 hektar ini, praktis belum pernah mengecewakan warga Laonti. Ia menyuplai udara bersih, air bening yang mengairi rumah-rumah dan sungai di 13 desa lainnya, ikan melimpah, kicau burung dan anak-anak dengan pipi montok yang hidup dari kekuatan pedestrial tanpa listrik, komunikasi, televisi dan keriuhan informasi .

Lembaga WWF dalam laporannya mengurai lansekap kecamatan Laonti  menjadi berkah bagi para pekebun –kecuali dalam hal akses–. Tak ada kata istirahat bagi mereka. Seorang petani kebun, Karim dengan tubuh penuh keringat  dan rambut penuh uban yang lengket basah berdiri diantara ratusan pohon pala yang Ia miliki. “Walau harga pala turun, tapi kami tak pernah kekurangan makan,” katanya. Ia lupa tahun berapa persisnya mendiami Laonti, namun silsilah keluarganya bisa ditelusuri melalui pohon-pohon kelapa yang berusia puluhan tahun, tanah berhektar-hektar dan sapi yang beranak pinak. Sebagai pekebun, musuh yang selalu tak terduga datangnya berasal dari kerapatan hutan ; babi hutan perusak tanaman,sapi-sapi liar dan anjing liar.

Satu dua generasi mudanya yang tak tahan dengan keterisolasian dan tampaknya tak berbakat menjadi  pekerja kebun, bergegas menuju Kendari dan kota berkembang lain, namun pulang disaat-saat tertentu. “Mereka selalu pulang ke tanahnya,” ujarnya.

Dulu, tahun-tahun 1960-an, keterasingan di kecamatan Laonti dianggap biasa. Wilayah lain di Sulawesi Tenggara juga memiliki persoalan sama; akses tertutup dan pembangunan lebih menggeliat di Pulau Jawa. Warga Laonti menjual hasil buminya dengan satu-satunya alat transportasi yang tersedia, perahu dayung. Butuh 1-2 hari mendayung. Bila cuaca buruk, mereka menepi di desa lain yang dekat dengan Laonti.

Tahun 2000-an, ketika pembangunan di Sulawesi Tenggara bergerak cepat dan pemikiran untuk memiliki jalan menjadi diskusi menarik di sesama warga Laonti.

“Lihat desa ini, nyaris seluruh bagian yang seharusnya dimanfaatkan sebagai jalan poros kami adalah kawasan yang dilindungi UU konservasi,” kata Halala, pekerja yang rela memberikan sebagian kebunnya demi pembukaan jalan penghubung. Ia mengatakan jalan yang diinginkan warga Laonti bukanlah sesuatu yang muluk, ini tentang masa depan generasi mereka.

“Bagi warga, memiliki jalan adalah harga mati,” kata Herman. Pria ini bekerja dengan staf terbatas yang menjadi perantara warga dengan pihak Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Kantor kecamatan berada di kaki bukit dengan halaman terbuka hijau, langit biru dan tegakan gunung yang tampak keramat. Ia menggantung handphone di dekat jendela. Sinyal-sinyal nyasar membuatnya bisa menerima sms dari kota. “Tapi tak bisa menerima atau menelpon, cukup sms,” katanya tertawa.

“Dalam catatan Pemerintah, desa kami terisolir. Kami jauh dari akses pendidikan dan kesehatan,” kata Rusdin, warga kecamatan Laonti lainnya.

“Warga sudah harus punya akses yang menghubungkan dengan kota lain, kita tak bisa tertinggal begini terus,”kata Istidjar, mantan kepala desa Laonti. Ia cemas dengan aspek pendidikan anak-anak Laonti yang tertinggal jauh dengan generasi di kota lain, khawatir dengan keterlambatan pelayanan kesehatan dan “saya sampai bilang, pahala besarlah bagi Pemerintah yang membuka jalan ini,” katanya.

Masalah besar mereka adalah : Jalan yang dibutuhkan akan menembus belantara hutan konservasi sepanjang 21 kilometer untuk menghubungkan Kecamatan Laonti-Tambolosu-Lapuko-Moramo dan akhirnya Kendari. “Cuma 21 kilometer! Cuma ini yang kami butuhkan untuk membuka akses selama puluhan tahun,” katanya.

Pria yang berusia 70 tahun ini, memilih jalan nekad, mendorong warga sekecamatan Laonti memrotes Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kendari yang secara institusi memilih hak untuk menegoisasi bisa tidaknya hutan konservasi tersebut dimanfaatkan sebagai jalan. Warga memenuhi kapal-kapal menuju Kendari dan bergerak menuju kantor itu. Dalam pikiran mereka, bagaimana mungkin regulasi konservasi tak bisa memberi dampak lebih baik?

“Saat diskusi dengan mereka saya baru tahu bahwa ada sesuatu yang ternyata harus dicermati, ini bukan hanya soal membuka jalan tapi juga menimbang pelestarian alam,” katanya.

Ia tahu sebagian besar pemrotes pulang dengan kecewa. Karena regulasi konservasi seperti dinding batu yang tak bisa digoyahkan sedikitpun. “Kalau warga Laonti sudah menerima keputusan dengan baik,bagaimana cara mereka—BKSDA– membayar kerelaan kami  ini?” tanyanya.

Antara Harapan dan Kenyataan

Letak Kecamatan Laonti berada di timur. Seluruh desa-desanya berada wilayah pesisir. Sebagian dusun desa bahkan harus terpisah jauh dan terselip antara pulau-pulau kecil di semenajung Konawe Selatan. Kondisi ini berpengaruh pada sektor pendidikan masyarakat. Ini pula yang menyulitkan tenaga pendidik hingga anak-anak didik  menjalankan aktifitas mereka. Seolah pasrah menerima kenyataan, mau tak mau harus dijalani meski di tengah keterbatasan infrastruktur.

Harapan serupa juga mencuat saat sosialisasi program minapolitan di Desa Tambeanga. Saat tatap muka antara warga, kepala desa dan Dinas Kelautan dan Perikanan Konsel, keluhan warga ini kerap terlontar. Harapan agar pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana jalan raya yang menghubungkan Desa Woruworu dan Desa Tambeanga segera direalisasikan agar anak-anak bisa terbebas dari keterisoliran. “Kami butuh solusi riil dari pemerintah,”kata Lukman, warga sekaligus mantan Kades Tambeanga.

Data Diknas Konsel jumlah guru PNS yang tersebar pada berbagai tingkat sebanyak 4.270 orang dan guru non PNS sebanyak 1.465 orang. Dari jumlah ini, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara telah merancang kebijakan penyediaan tambahan gaji atau isentif khusus bagi guru-guru yang ditugaskan di wilayah pesisir.Insentif sebagai tambahan penghasilan guru diharapkan dapat menutupi biaya operasional guru di wilayah pesisir.

Mengenai besaran insetif guru, masih perlu pengkajian yang cermat sehingga tidak menimbulkan diskriminasi bagi pegawai lainnya yang juga bertugas di wilayah pesisir atau daerah terpencil.Yang bertugas di wilayah pesisir bukan hanya guru tetapi pegawai kecematan sehingga cukup beralasan kalau mereka menuntut perlakuan yang sama.

Pemerintah memahami bahwa salah satu sebab sehingga guru selalu menghindari wilayah terpencil adalah kesejahteraan yang tidak sebanding dengan tingkat kesulitan.

Oleh karena itu, pemerintah bersama DPRD setempat sedang mengkaji permasalahan tersebut guna melahirkan kebijakan untuk memberikan insentif bagi guru di wilayah terpencil.Tantangan guru yang mengajar di wilayah daratan dan dekat pinggiran kota berbeda dengan bagi mereka yang mengajar di wilayah pesisir sehingga wajar kalau ada perhatian khusus dari pemerintah dan DPRD.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini masih dihadang dengan permasalahan belum meratanya pendistribusian guru di berbagai tingkatan pendidikan, bahkan ada kecenderungan guru menumpuk di pinggiran kota.

Guru idealnya menanamkan kesadaran yang tinggi untuk mengaplikasikan sikap kesediaan ditugaskan dimana pun sebagaimana diikrarkan saat bermohon jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pemerintah juga secara berangsur menanamkan kesadaran bagi kalangan guru untuk setia dan ikhlas menjalankan tugas dimana pun. PNS sebagai abdi negara tidak ada prinsip suka atau tidak suka tetapi harus tulus menjalankan tugas. Apa lagi wilayah Konsel tidak sesulit atau tertinggal dibandingkan dengan beberapa daerah di Indonesia.